Soppeng – Catatan Nalar tentang Anggaran dan Keadilan Ekonomi.
Angka Rp252,6 miliar untuk Soppeng diumumkan dengan penuh optimisme. Di ruang publik, ia terdengar sebagai kabar baik bahkan menggembirakan.
Namun dalam nalar yang jernih, pertanyaan mendasarnya sederhana:
-Apa yang benar-benar sampai ke rakyat?
-Antara Angka dan Realitas
-Anggaran sebesar itu, pada prinsipnya adalah sumber daya publik.
Ia seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat UMKM, serta membuka ruang kerja bagi masyarakat setempat.
Namun pengalaman di banyak daerah menunjukkan pola yang perlu dicermati:
-proyek berjalan
-kontraktor berasal dari luar daerah
-material didatangkan dari luar
-tenaga kerja lokal hanya sebagian kecil
Akibatnya, perputaran ekonomi yang diharapkan terjadi di daerah justru tidak maksimal. Uang datang dalam jumlah besar namun tidak sepenuhnya tinggal.
Pembangunan atau Sekadar Perlintasan Anggaran?
Tulisan ini bukan untuk menolak pembangunan.
Justru sebaliknya ini adalah ajakan untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak.
Karena jika anggaran:
-hanya bergerak di atas proyek fisik
-berhenti di pelaksana kegiatan
-dan minim dampak langsung ke masyarakat
maka yang terjadi bukan penguatan ekonomi lokal, melainkan perlintasan anggaran tanpa jejak yang kuat di rakyat.
Pertanyaan yang Perlu Dijawab Terbuka
Dalam semangat transparansi dan akuntabilitas, publik berhak mengetahui:
-apa saja rincian proyek dari Rp252,6 miliar tersebut
-siapa pihak pelaksana (kontraktor)
-berapa proporsi tenaga kerja lokal yang dilibatkan
-sejauh mana UMKM lokal mendapatkan manfaat
Pertanyaan ini bukan bentuk kecurigaan tanpa dasar, melainkan bagian dari kontrol publik yang sehat.
Keadilan Ekonomi sebagai Ukuran
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata pada besarnya anggaran, tetapi pada seberapa jauh ia dirasakan oleh masyarakat.
Jika masyarakat hanya melihat:
-proyek berdiri
-papan nama terpasang
-namun dampak ekonominya tidak terasa maka wajar jika muncul jarak antara angka dan kenyataan.
Anggaran Harus Tinggal, Bukan Sekadar Lewat
Soppeng tidak kekurangan angka. Yang dibutuhkan adalah keadilan dalam distribusi manfaat.
Anggaran publik harus:
-menghidupkan ekonomi lokal
-memperkuat pelaku usaha daerah
-dan memberi dampak nyata bagi masyarakat
Karena pada akhirnya, uang yang baik bukan yang besar jumlahnya tetapi yang tinggal dan bekerja untuk rakyatnya.
Jangan biasakan rakyat tepuk tangan untuk angka yang tidak mereka rasakan.
Karena keadilan ekonomi tidak lahir dari angka besar tapi dari manfaat yang benar-benar sampai.
(*)
