Palopo — Pemerintahan Kota Palopo dinilai menunjukkan arah yang semakin stabil dalam pengelolaan birokrasi dan pembangunan daerah. Sejumlah indikator, mulai dari penataan aparatur sipil negara hingga pertumbuhan ekonomi kerakyatan, mencerminkan upaya konsolidasi pemerintahan yang lebih terukur dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sejak dipimpin Nayli Trisal, Palopo disebut mulai menjauh dari stigma tata kelola pemerintahan yang bermasalah. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah dinilai berfokus pada penguatan sistem, peningkatan profesionalisme birokrasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua Badan Kajian dan Pengawasan Pembangunan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), Muh. Rafii, menilai bahwa stabilitas pemerintahan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintahan yang bekerja dengan arah jelas akan lebih mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup dilihat dari narasi, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Palopo saat ini menunjukkan tren positif. Aktivitas ekonomi masyarakat terlihat semakin hidup, khususnya di koridor-koridor utama kota. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator meningkatnya rasa aman dan kepastian berusaha bagi pelaku ekonomi lokal.
Palopo juga dinilai mulai menguatkan posisinya sebagai kota jasa yang bertumpu pada kenyamanan dan produktivitas. Transformasi ini, menurut Rafii, memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan birokrasi yang profesional agar tidak berhenti pada capaian jangka pendek.
Dukungan terhadap ekonomi kerakyatan tersebut turut diperkuat oleh akses pembiayaan. Tingginya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan pemerintah di Palopo disebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM.
Akses permodalan yang inklusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat.
Di sisi birokrasi, kebijakan pelantikan dan pergeseran aparatur sipil negara yang dilakukan pemerintah daerah dipandang sebagai bagian dari penataan organisasi. Penempatan ASN berbasis kompetensi dan kinerja disebut sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun demikian, Rafii mengingatkan bahwa proses konsolidasi pemerintahan tetap memerlukan kewaspadaan. Ia menilai, dalam setiap fase perubahan selalu terdapat potensi gangguan dari kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan agenda perbaikan. Praktik oportunistik dan manuver kepentingan sempit berpotensi mengganggu stabilitas jika tidak dikelola secara tegas dan proporsional.
“Pemerintahan yang efektif bukanlah pemerintahan tanpa kritik, melainkan pemerintahan yang mampu membedakan antara kritik konstruktif dan upaya yang justru melemahkan sistem,” kata Rafii.
Ia menegaskan, dukungan politik publik terhadap pemerintahan daerah harus ditempatkan secara rasional dan bertanggung jawab. Dukungan tersebut bukan bentuk pembenaran tanpa syarat, melainkan kepercayaan yang harus terus diuji melalui kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta membuka ruang partisipasi publik yang sehat, pemerintahan Kota Palopo dinilai memiliki peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, stabilitas pemerintahan dan penguatan ekonomi rakyat menjadi dua pilar utama yang harus dijaga secara konsisten.*
