MATA PUBLIK – Pertemuan silaturahmi antara Bupati Luwu, H. Patahudding, bersama warga Desa Baroa, Kecamatan Bua, memberikan angin segar sekaligus gambaran komitmen arah kebijakan Pemkab Luwu ke depan. Kehadiran jajaran Pemkab Luwu—mulai dari Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, jajaran DPRD, hingga jajaran Kepala Perangkat Daerah—menegaskan pentingnya menyerap aspirasi langsung dari akar rumput.
Dalam dialog terbuka tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah.
Sektor Pertanian & Perikanan:
Rencana pembangunan rabat jalan tani sepanjang 100 meter di 19 titik melalui kelompok tani, penyediaan Alat Mesin Pertanian (alsintan), peningkatan standar jalan hingga lebar 6 meter, serta dorongan pembentukan Kampung Nelayan dan budi daya air tawar di kawasan pesisir.
Pemberdayaan Ekonomi & Tenaga Kerja:
Pelatihan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan PT Masmindo, pendataan serta pembinaan bagi sekitar 8.000 pelaku UMKM di Kabupaten Luwu.
Pendidikan & Sosial-Keagamaan:
Rencana operasional Sekolah Rakyat pada 2027, program umrah/pemberangkatan bagi 50 imam masjid aktif, hingga penuntasan akses jalan vital di wilayah Pandoso.
Ungkapan Bupati Patahudding yang menegaskan bahwa “Silaturahmi politik cukup satu dalam lima tahun, setelah itu saatnya kita merawat kebersamaan dan fokus membangun Luwu” patut kita apresiasi. Komitmen untuk merangkul semua elemen masyarakat pasca-kontestasi politik adalah pondasi utama pembangunan daerah yang stabil.
Namun demikian, janji dan ruang pengusulan bantuan yang telah dibuka lebar ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai wacana atau pengumuman di podium semata.
Harapan untuk Pemkab Luwu
Sebagai lembaga yang mengawal dan mengawasi pembangunan daerah, BKPP AMJI-RI memberikan beberapa masukan kritis serta harapan demi terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih sejahtera dan akuntabel:
Transparansi dan Kemudahan Prosedur Pengusulan Bantuan
Persyaratan teknis seperti perizinan alsintan, jalan tani, hingga pembentukan Kampung Nelayan harus dipangkas dari birokrasi yang berbelit-belit. Pemkab Luwu melalui dinas terkait harus aktif melakukan pendampingan kepada kelompok tani dan nelayan yang belum melek administrasi agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari nepotisme.
Kawal Kerjasama Industri (PT Masmindo) untuk Tenaga Kerja Lokal
Program pelatihan ketenagakerjaan yang menggandeng pihak swasta/industri seperti PT Masmindo harus benar-benar berujung pada penyerapan tenaga kerja lokal asal Luwu secara signifikan. Jangan sampai pelatihan ini sekadar pemenuhan kewajiban formalitas Corporate Social Responsibility (CSR).
Penguatan Ekosistem 8.000 UMKM
Pendataan 8.000 UMKM adalah langkah awal yang baik, namun tantangan utamanya ada pada akses permodalan, digitalisasi pemasaran, dan sertifikasi produk. Pemkab Luwu perlu menyediakan hub/pendamping UMKM di tiap kecamatan agar pelaku usaha kecil ini naik kelas.
Integrasi Pembangunan Karakter dan Penanganan Masalah Sosial
Langkah pencegahan perkelahian antarkelompok dan pemberantasan judi online di kalangan muda membutuhkan aksi nyata melampaui imbauan verbal. Diperlukan penyediaan ruang ekspresi positif, seperti gelanggang olahraga desa, pusat kreativitas pemuda, serta penegakan hukum yang tegas bekerjasama dengan aparat kepolisian.
Pengawasan Ketat Proyek Infrastruktur (Jalan Pandoso & Rabat Tani)
Pembangunan infrastruktur fisik, khususnya penyelesaian akses jalan Pandoso dan rabat jalan tani, wajib mengedepankan kualitas material dan ketepatan waktu. Pengawasan berkala harus dilakukan agar fasilitas yang dibangun tahan lama dan bernilai guna tinggi bagi mobilitas hasil bumi masyarakat.
Terakhir, Muh. Rafi menyampaikan, aspirasi masyarakat yang telah ditampung harus ditindaklanjuti dengan penganggaran yang rasional dan eksekusi yang transparan. Kemitraan yang harmonis antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat adalah kunci utama agar Luwu tak hanya maju dalam wacana, tetapi juga unggul dalam realisasi.
