Matapublik.net-Makassar, Ketua DPD PJI Sulsel, Akbar Hasan Dg Polo, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar untuk mengambil tindakan tegas terhadap proyek-proyek mangkrak di lingkungan Pemkot Makassar. Proyek-proyek tersebut meliputi revitalisasi Lapangan Karebosi, pembangunan fasilitas kesehatan, dan dugaan kasus yang melibatkan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi).
Akbar menilai bahwa Kejari Makassar belum menunjukkan tindakan konkret dalam menangani kasus-kasus tersebut, termasuk kasus Kormi yang belum mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab. Ia juga menuding lembaga penegak hukum tersebut tidak bergerak menangani kasus-kasus proyek mangkrak yang diduga merugikan masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (DPP Gempar NKRI) juga melayangkan kritik pedas terhadap Kejari Makassar. Mereka menuding lembaga penegak hukum tersebut tidak independen dan takut menyentuh kasus-kasus yang melibatkan keluarga mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Akbar menambahkan bahwa informasi terkait proyek mangkrak tersebut telah disampaikan oleh Wali Kota Makassar saat ini, namun Kejati Sulsel maupun Kejari Makassar tetap tidak menanggapi. Ia mempertanyakan independensi dan keberanian penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.
Dalam kesempatan ini, Akbar juga menantang Kejati Sulsel dan Kejari Makassar untuk serius dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi di era kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Ia berharap agar lembaga penegak hukum dapat menunjukkan keberanian dan independensi dalam menangani kasus-kasus tersebut.
