Matapublik.net-Sulawesi Selatan-Lembaga survei menjadi salah satu bagian yang selalu meramaikan perhelatan kontestasi politik di negeri ini. Jajak pendapat dilakukan kerap mewarnai obrolan dan mempengaruhi wacana di tengah-tengah publik.
Gayung pun bersambut. Lembaga survei kemudian menjadi bancakan bagi orang-orang atau politikus. Lembaga survei pun mulai mengutak atik hasil sigi demi mengerek elektabilitas dan popularitas. Masalah akan muncul bila praktik ilmiah ini kemudian ‘dilacurkan’ demi kepentingan pihak-pihak tertentu yang berhasrat meraih kekuasaan.
Biasanya, menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, maupun pemilihan presiden, banyak jajak pendapat yang diumumkan kepada khalayak, baik tentang popularitas dan elektabilitas seorang calon atau partai maupun tentang kecenderungan para pemilih.
Dan jika Anda membaca hasil survei, seberapa jauh Anda mempercayainya? Apakah Anda melihatnya sebagai sebuah panduan yang bisa dipercaya atau meragukannya?
Soalnya tak semua survei atau jajak pendapat bisa dipercaya karena diduga sebagian survei merupakan pesanan sehingga hasilnya disesuaikan dengan kepentingan pemesannya pula.
Dikutip dari penjelasan Prof. Siti Zuhro di salah satu media “tidak ada masalah jika sebuah survei dilakukan berdasarkan pesanan pihak atau lembaga tertentu namun sebaiknya pendukung dananya diumumkan.
“(Lembaga survei) mau secara terbuka mengatakan kepada publik siapa yang memberikan funding, siapa yang mendanai sehingga survei bisa dilakukan. Itu jauh lebih elok, lebih bisa dipertanggung jawabkan ketika pendananya disebutkan dalam publikasi.”
Namun ketika secara psikologi orang tidak punya penilaian yang firm (tegas) dan melihat ke mana kebanyakan orang memilih, maka dalam kaitan itu pemberitaan survei yang mengatakan seorang kandidat A dipilih lebih banyak bisa mempengaruhi orang-orang yang preferensinya dipengaruhi oleh faktor-faktor konfirmasi sosial.”
Tidak bisa dihindari jika dalam sebuah pemilihan, misalnya, ada kandidat tertentu yang mencoba untuk memesan survei yang hasilnya ‘dipalsukan seolah-olah dia yang akan menang’.
Jadi ‘survei pesanan tersebut’ memang diharapkan bisa mempengaruhi pilihan para publik yang belum punya keputusan, namun pada akhirnya cara itu akan membuat lembaga pelaksana survei jadi tidak kredibel.
Oleh karena itu Prof Hamdi mengharapkan agar media lebih menggali kredibilitas dari sebuah lembaga yang mengumumkan hasil survei sehingga khalayak umum bisa terbantu untuk menilainya.
“Waktu ada press release, wartawan harus tanya secara detail. Bagaimana metodologinya, apakah samplingnya terjaga atau tidak, bagaimana cek dan recek samplingnya. Itu semua ada prosedur ilmiah yang bisa kita telusuri.”
Penulis lebih berpikir bahwa pada akhirnya kita harus menerima ini sebagai dinamika demokrasi, biarkan masyarakat nanti yang akan menilai dan kita selalu berasumsi bahwa dalam demokrasi, publik dan masyarakat madani memiliki sebuah kecerdasan tertentu.
(Jkp)
