LUWU TIMUR – Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI), Arham MSi La Palellung, angkat bicara setelah membaca berbagai pemberitaan yang tengah viral di Kabupaten Luwu Timur terkait polemik pengadaan ambulans desa yang bersumber dari dana CSR PT Vale.
Menurutnya, berbagai informasi yang beredar di ruang publik tersebut memunculkan banyak pertanyaan serius yang perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat.
Aktivis sosial dan kontrol kebijakan itu menilai berbagai kejanggalan dalam proses pengadaan tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk turun melakukan penyelidikan terbuka dan independen.
Menurutnya, kasus ini bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi, tetapi telah berkembang menjadi pertanyaan serius terkait transparansi penggunaan dana sosial masyarakat.
“Ini bukan uang pribadi. Ini dana CSR yang seharusnya menjadi manfaat langsung bagi rakyat desa. Kalau benar kendaraan sudah tersedia sejak Februari tetapi belum dilunasi, sementara ada informasi dana sudah ditransfer ke vendor, maka publik berhak bertanya: uangnya ke mana?” tegas Arham MSi La Palellung, Jumat (15/05/2026).
Ia juga menyoroti adanya perbedaan nilai harga kendaraan antara pengakuan pihak dealer dan dokumen purchase order (PO) yang beredar di publik.
“Kalau harga asli unit sekitar Rp199 juta, lalu dalam dokumen tertulis Rp230 juta per unit, maka selisihnya harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada aroma markup yang disembunyikan di balik pengadaan ambulans rakyat,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Arham MSi La Palellung juga menyinggung hilangnya komunikasi dengan pihak yang disebut sebagai vendor utama pengadaan.
“Sangat aneh jika dalam pengadaan bernilai miliaran rupiah, pihak yang disebut mengurus pengadaan justru sulit dihubungi. Ini bukan jual beli motor bekas di pinggir jalan. Ini pengadaan fasilitas publik untuk masyarakat desa,” katanya.
Meski demikian, Arham MSi La Palellung menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikannya tidak dilandasi sentimen pribadi. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan beberapa pihak karena sama-sama memiliki semangat perjuangan sosial dan kontrol kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
“Meskipun kami dekat secara emosional karena sama-sama memiliki misi perjuangan sosial dan kepedulian terhadap daerah, namun kedekatan itu tidak boleh menghilangkan sikap objektif. Justru dalam persoalan yang sudah menjadi perhatian publik, semua pihak harus bersedia membuka proses secara terang agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kedekatan politik siapa pun dengan penguasa daerah tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan.
“Hari ini publik tidak butuh pencitraan. Publik butuh kejujuran. Siapa pun yang terlibat, mau aktivis, tim sukses, orang dekat kekuasaan, atau pejabat, semuanya harus siap diperiksa dengan standar yang sama. Jangan karena dekat penguasa lalu hukum mendadak kehilangan suara,” ujarnya tajam.
Ketua Umum LHI itu meminta aparat penegak hukum segera memeriksa seluruh aliran dana, dokumen pengadaan, pihak vendor, hingga mekanisme penyaluran CSR agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
“Jangan tunggu kasus ini membusuk di ruang opini. APH harus hadir memastikan apakah ini hanya kelalaian administrasi atau sudah mengarah pada dugaan penyimpangan. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tetapi kepercayaan rakyat,” tutupnya. (Tim)
