MATAPUBLIK – LUWU UTARA, Polemik kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi hari ini semakin memanas dan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat kecil di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Kondisi yang sudah sulit akibat BBM langka di berbagai wilayah kini semakin diperparah dengan ditutupnya SPBU Bungadidi yang menjadi tumpuan utama warga.
Penutupan SPBU yang menjadi satu-satunya akses terdekat bagi warga pesisir ini membuat penderitaan nelayan dan pelaku UMKM semakin menjadi. Jika sebelumnya mereka masih bisa mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, kini mereka harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.
Kepala Desa Munte saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya warga di desanya yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan pelaku UMKM sangat merasakan dampak dari kelangkaan BBM ini. Bahkan sebagian nelayan terancam tidak bisa melaut dan tidak bekerja lagi karena tidak mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka.
Sementara itu aktivis yang menyoroti persoalan ini memberikan pernyataan tegas. Aktivis mempertanyakan dimana kehadiran pemerintah saat rakyatnya kesulitan mendapatkan BBM. Ia meminta agar stakeholder terkait tidak tutup mata terhadap persoalan yang dialami masyarakat dan mendesak pemerintah daerah serta anggota dewan untuk segera berkolaborasi mencari solusi cepat.
Dalam pernyataannya, aktivis tersebut juga menambahkan bahwa dampak kelangkaan BBM ini bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi sudah merembet pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Menurut aktivis, ketika masyarakat sudah terhimpit kebutuhan dan tidak bisa bekerja karena tidak ada BBM, kondisi ini sangat rawan memicu tindakan-tindakan menyimpang di lapangan seperti aksi pencurian, penimbunan liar, hingga perebutan jatah BBM yang bisa berujung pada keributan dan perang antar kelompok warga. Jika dibiarkan berlarut, situasi ini bisa mengganggu ketertiban umum.
Aktivis juga menyoroti sikap pengusaha SPBU yang dinilai jangan seenaknya membuat kebijakan penutupan sepihak. Sebab sebelum mendirikan usaha SPBU telah ada nota kesepahaman atau MOU yang disepakati bersama pemerintah khususnya pihak Pertamina yang harus dipatuhi. Pengusaha SPBU tidak boleh berbuat seenaknya seolah-olah SPBU adalah milik pribadi tanpa memikirkan penderitaan rakyat.
Ditambahkan pula jika memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum di SPBU tersebut seharusnya penindakannya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Jangan karena kesalahan segelintir orang, ribuan masyarakat harus menjadi tumbal dan mati pelan-pelan secara ekonomi.
Masyarakat kini menunggu ketegasan pemerintah untuk segera membuka kembali akses BBM di wilayah tersebut sebelum keadaan semakin tidak terkendali.
(BR)
